Seleksi Sertifikasi Guru

Oleh Hery Nugroho

Dimuat di Wawasan, 16/12/2010

seleksi guru PEMERINTAH menetapkan peserta sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2010 sebanyak 200.000 guru. Dari jumlah tersebut diperuntukkan bagi guru diberbagai jenjang baik PNS maupun non PNS di seluruh Indonesia. Pada tahun ini, dalam pemberian sertifikasi guru diberlakukan dua pola, yakni uji kompetensi dalam bentuk portofolio, dan pemberian sertifikasi pendidik secara langsung.

Dalam buku pedoman penetapan peserta sertifikasi guru dalam jabatan yang dikeluarkan Direktorat Jenderal PMPTK Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2010, untuk bisa ikut uji kompetensi dalam bentuk portofolio dipersyaratkan; (1) memiliki kualifikasi akademik sarjana (S1) atau D IV, (2) memiliki masa kerja lima tahun dan pada saat UU Guru dan Dosen terbit yang bersangkutan sudah menjadi guru, (3) bagi guru dan guru yang diangkat menjadi pengawas yang belum memiliki kualifikasi S1/DIV apabila pada tanggal 1 Januari 2010 sudah mencapai usia 50 tahun dan mempunyai pengalaman kerja 20 tahun sebagai guru atau mempunyai golongan IVa atau memenuhi angka kredit kumulatif setara IVa.

Sedangkan pemberian sertifikat secara langsung dipersyaratkan; (1) mempunyai gelar S2/S3 dalam bidang pendidikan atau bidang studi yang relevan yang diampu dengan golongan sekurang-kurangnya IVb atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan IVb, (2) memiliki golongan serendah-rendahnya IV c atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV c.

Melihat kedua pola pemberian sertifikat di atas, yang banyak diminati guru adalah pola pertama. Pola kedua sangat jarang ditemukan di sekolah. Bahkan bisa saja dalam satu daerah, guru yang mempunyai golongan IVb dengan gelar S2/S3 atau mempunyai golongan IV c dapat dihitung dengan jari. Kalau pun ada, mungkin sudah masuk sertifikasi pada tahun sebelumnya.

Persyaratan NUPTK

Meskipun begitu, bagi guru yang memenuhi syarat di atas, baik melalui pola pertama atau kedua jangan gembira terlebih dahulu. Karena, ada persyaratan memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan (NUPTK). Kalau sertifikasi tahun sebelumnya, guru tersebut masih bisa ikut sertifikasi. Hal inilah yang menjadi ganjalan guru yang memenuhi persyaratan mengikuti sertifikasi guru dalam jabatan.

Data Dirjen PMPTK Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2009 masih ada 386.640 atau 11% tenaga pendidik dan tenaga kependidikan atau di seluruh Indonesia yang belum mempunyai NUPTK. Kalau aturan tersebut dipaksakan, maka mereka tidak bisa mengikuti sertifikasi guru. Padahal dalam pantauan penulis, hal itu bukan disebabkan guru, melainkan dari administrasi di Dinas Pendidikan, atau LPMP, atau Dirjen PMPTK. Ada yang sudah beberapa kali mengirim data, tetap saja belum mendapatkan NUPTK.

Melihat kenyataan tersebut, kurang bijak jika hanya masalah tidak mempunyai NUPTK, guru tidak bisa mengikuti sertifikasi. Hemat penulis, aturan tersebut dapat diterapkan, jika semua tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sudah mempunyai NUPTK.

Selain itu, dalam hal alokasi kuota sertifikasi antara guru PNS dan bukan PNS memungkinkan ada perbedaan yang mencolok. Dalam aturannya ditulis, kuota guru yang berstatus bukan PNS minimal 15% dan disesuaikan dengan proporsi jumlah guru pada masing-masing daerah. (Bab III, B.2.g)

Hal ini bertentangan dengan ketentuan umum dalam penetapan peserta, bahwa semua guru dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan yang memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut di atas mempunyai kesempatan yang sama untuk ditetapkan sebagai peserta sertifikasi guru. (Bab III, D.1.a)

Apalagi komitmen Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, untuk menghilang sekat antara negeri dan swasta. Disamping itu, keluhan kesejahteraan guru swasta yang masih minim, dapat ditingkatkan melalui sertifikasi. Karenanya, hemat penulis, aturan Bab III, B.2.g perlu dirubah, yakni kuota guru yang berstatus PNS dan bukan PNS adalam sama, asal memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut di atas.

Prioritas penetapan peserta

Kemudian masalah lain yang perlu perbaikan adalah urutan prioritas penetapan peserta. (Bab III, poin D.2) Sebenarnya sudah bagus urutannya. Hanya untuk butir 3, masih ambigu. Disebutkan dalam butir tersebut, Guru dan Kepala sekolah TK, SD, SMP, dan SLB berprestasi peringkat 1 tingkat provinsi atau peringkat 1, 2, dan 3 nasional, atau guru yang mendapat penghargaan internasional yang belum mendapatkan mengikuti sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2007, 2008, dan 2009. Hal ini juga termasuk bagi kepala SMA dan SMK yang berprestasi.

Dalam memaknai keterangan tersebut, banyak dinas pendidikan kab/kota memaknai sempit bahwa yang termasuk guru dan kepala sekolah berprestasi adalah yang menjuarai lomba guru atau kepala sekolah berprestasi. Padahal Kementerian Pendidikan Nasional sendiri juga menyelenggarakan lomba yang tidak kalah kualitasnya dibandingkan lomba guru dan kepala sekolah berprestasi. Misalnya, lomba inovasi pembelajaran, penulisan buku pengayaan, penulisan buku bacaan, pembuatan media pembelajaran, dan lain sebagainya.

Menurut penulis pemahaman guru dan kepala berprestasi tidak dimaknai sempit menjuarai dalam lomba guru dan kepala sekolah berprestasi tetapi dimaknai secara lebih luas, yakni guru dan kepala sekolah berprestasi dalam bidang pendidikan atau mata pelajaran yang diampu tingkat propinsi atau tingkat nasional. Dengan catatan penyelenggara lomba tersebut berkompeten dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini untuk menghindari kecurangan manipulasi prestasi guru dan kepala sekolah.

Aturan tersebut juga berlaku untuk guru yang diangkat dalam jabatan pengawas yang berprestasi. Karena dalam buku pedoman yang telah dibuat belum mengatur guru yang diangkat dalam jabatan pengawas berprestasi. Idealnya, guru, kepala sekolah, dan pengawas yang berprestasi mendapatkan peluang besar mengikuti sertifikasi. Karena selama ini masyarakat umum menilai, hasil sertifikasi guru tahun-tahun sebelumnya belum membawa banyak perubahan. Hal ini sekaligus untuk menjawab sikap apatis masyarakat terhadap guru bersertifikasi.

Dari catatan beberapa hal di atas, seharusnya menjadi bahan pertimbangan pemerintah untuk perbaikan dalam penyelenggaraan sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2011. Tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki pelaksanaan sertifikasi guru. Sekarang tergantung good will pemerintah. Mau atau tidak ?

Sumber foto: www.hanazhen.wordpress.com

4 Komentar (+add yours?)

  1. sawali tuhusetya
    Jan 09, 2011 @ 08:32:00

    sepertinya ada yang perlu dibenahi dalam program sertifikasi guru ini, pak. banyak yang mempertanyakan prosesnya yang kurang menyentuh ke kompetensi guru secara utuh dan komprehensif. doh, kok jadi sok tahu saya, haks.

    Balas

  2. taufik hidayatullah
    Mei 08, 2011 @ 08:06:36

    saya ingin mengirimkan gambar saya . dan saya mendapatkan beasiswa menggambar

    Balas

  3. taufik hidayatullah
    Mei 08, 2011 @ 08:07:50

    tolong kasih saya beasiswa menggambar

    Balas

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: